SUPERSEMAR NEWS — JAKARTA — Dalam wawancara eksklusif bersamaRifay Marzuki, Dewan Pembina Supersemar News, Ketua Himpunan Petani Sejahterah Mandiri Indonesia (HPSMI), H. M. Gunther Gemparalam, menegaskan bahwa organisasi petani terbesar ini sedang memasuki masa transisi strategis.
Karena itu, DPP HPSMI akan melakukan evaluasi total terhadap struktur organisasi pusat hingga daerah untuk membangun infrastruktur pengelolaan yang kuat, elastis, dan terukur.
TRANSISI BESAR HPSMI MENUJU DIGITALISASI NASIONAL
Menurut Gunther, HPSMI saat ini membutuhkan model pengelolaan yang benar-benar mampu menjadi mesin pemberdayaan petani dari pusat hingga desa.
“Oleh sebab itu,” ujarnya, HPSMI akan meluncurkan Aplikasi Digital Nasional yang dapat diakses seluruh stakeholder pertanian, mulai dari petani, koperasi, lembaga riset, hingga pemerintah.
Melalui digitalisasi HPSMI, seluruh data produksi pertanian dapat diakses secara real-time, bahkan dari desa terpencil sekalipun.
Langkah ini diharapkan membuat dunia dapat melihat peta produksi pertanian Indonesia secara terbuka, akurat, dan berbasis data langsung dari lapangan.
RENSTRA HPSMI 2025–2027: MEMINDAHKAN BEBAN PRODUKSI KEMBALI KE PETANI
Dalam Rencana Strategis (Renstra) HPSMI 2025–2027, organisasi ini menegaskan perlunya kebijakan nasional yang mengembalikan beban produksi dan hak ekonomi kepada petani sebagai pelaku utama.
Gunther menjelaskan bahwa negara harus hadir melalui mekanisme remunerasi, yaitu bentuk perhatian kebijakan yang memastikan ketersediaan pangan murah namun tetap memberikan keuntungan kepada petani.
Ia menegaskan bahwa ketahanan pangan menuju swasembada nasional tidak boleh mengorbankan kesejahteraan petani. Petani harus menjadi penerima manfaat utama, bukan sekadar objek produksi.
PENDAPATAN PETANI TERTINGGAL: MASALAH KLASIK YANG BELUM TERSELESAIKAN
Gunther mengkritik bahwa meski pemerintah membentuk program besar seperti Korps Cadangan Pangan melalui Kementerian Pertahanan, masalah klasik tetap menghantui:
petani tetap miskin, berpendidikan rendah, dan memiliki tingkat pendapatan terendah di sektor tenaga kerja.
Menurut data HPSMI, pendapatan rata-rata buruh tani hanya berada pada angka Rp 2,2–3,3 juta per bulan, jauh dari standar kelayakan kebutuhan rumah tangga.
Gunther menambahkan, belum ada rilis resmi pemerintah yang menjelaskan berapa proyeksi peningkatan pendapatan petani jika strategi besar pemerintah seperti Swasembada Pangan atau target pertumbuhan ekonomi 8% berhasil.
INVESTASI BPI–DANANTARA DINILAI MASIH SEKADAR VISI POLITIK
Gunther juga menyoroti program investasi BPI–Danantara ke sektor pertanian dan peternakan.
Menurutnya, aliran dana besar tersebut masih lebih banyak berfungsi sebagai visi politik untuk mendukung keberhasilan program BGN dalam MBG (Modernisasi Besar-Besaran).
Namun, sampai hari ini belum terlihat peta nyata bagaimana investasi tersebut berdampak langsung pada kenaikan pendapatan petani, biaya produksi, dan stabilitas konsumsi rumah tangga petani sepanjang tahun, mulai dari musim panen, rendeng, hingga paceklik.
PETANI HARUS BAHAGIA — ITU PARAMETER UTAMA KETAHANAN PANGAN
Gunther menutup wawancara dengan pesan kuat:
“Ketahanan pangan tidak boleh dihitung hanya dengan tonase produksi. Ketahanan pangan yang sejati tercapai ketika petani bahagia, sejahtera, dan menikmati hasil panennya sendiri.”
HPSMI, melalui Renstra baru dan digitalisasi nasional, berkomitmen membangun ekosistem pertanian modern yang berpihak kepada petani sebagai pilar utama pangan Indonesia.
SupersemarNewsTeam
Reporter : R/Rifay Marzuki
