SUPERSEMAR NEWS – Jakarta – Pemerintah Indonesia terus menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan laut nasional sebagai pilar strategis pertahanan negara, kedaulatan wilayah, serta stabilitas ekonomi maritim. Melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), upaya penguatan keamanan laut kini dilakukan secara lebih terukur, terintegrasi, dan berbasis data, salah satunya melalui penguatan Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN).
Langkah tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Koordinasi dan Kolaborasi Keamanan Laut Nasional yang digelar oleh Kemenko Polkam melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa. Rapat ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga (K/L), unsur TNI-Polri, serta lembaga nonkementerian yang memiliki kewenangan langsung di wilayah maritim Indonesia.
Keamanan Laut Jadi Prioritas Strategis Nasional
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki lebih dari 17 ribu pulau, tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), serta sejumlah choke point strategis yang menjadi jalur utama perdagangan global. Oleh karena itu, keamanan laut bukan sekadar isu pertahanan, melainkan juga berkaitan erat dengan ketahanan ekonomi, stabilitas regional, dan kepentingan geopolitik nasional.
Dalam konteks tersebut, Kemenko Polkam menempatkan keamanan laut sebagai agenda prioritas lintas sektor, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Pendekatan ini menuntut kolaborasi nyata, bukan sekadar koordinasi administratif.
IKLN Jadi Acuan Bersama Pengamanan Laut
Dalam sambutannya, Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Parwito, menegaskan bahwa penguatan keamanan laut nasional harus berbasis pada Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN) sebagai instrumen evaluasi yang objektif dan kredibel.
Menurut Parwito, selama ini tantangan utama pengamanan laut terletak pada fragmentasi kebijakan, tumpang tindih kewenangan, serta keterbatasan integrasi data antarinstansi. Oleh sebab itu, IKLN diharapkan menjadi bahasa bersama bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Keamanan laut menuntut sinergi yang kuat antar kementerian dan lembaga melalui integrasi perencanaan, harmonisasi regulasi, dan kolaborasi operasional. IKLN harus menjadi acuan bersama untuk menilai efektivitas pengamanan laut nasional,” tegas Parwito.
Koordinasi Lintas Sektor, Bukan Sekadar Formalitas
Berbeda dari rapat koordinasi konvensional, forum yang digelar Kemenko Polkam ini difokuskan pada tindak lanjut rekomendasi kebijakan. Artinya, setiap kementerian dan lembaga diminta tidak hanya melaporkan capaian, tetapi juga mengurai kendala riil di lapangan.
Rapat ini mencakup pembahasan pengamanan di:
- Wilayah Perairan Indonesia
- Wilayah Yurisdiksi Indonesia
- ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia)
- Choke point strategis internasional
Selain itu, forum ini juga menjadi ajang evaluasi menyeluruh terhadap kontribusi masing-masing instansi dalam mendukung Program Prioritas Nasional Indeks Keamanan Laut Nasional.
Tiga Poin Strategis yang Jadi Fokus Tindak Lanjut
Dalam rapat tersebut, Kemenko Polkam merumuskan tiga poin utama yang akan menjadi fokus tindak lanjut lintas sektor, yaitu:
1. Penyelarasan Perencanaan Berbasis IKLN
Pertama, Kemenko Polkam mendorong agar seluruh kementerian dan lembaga menyelaraskan perencanaan program dan anggaran dengan indikator IKLN. Dengan demikian, setiap kebijakan pengamanan laut memiliki tolok ukur kinerja yang jelas, bukan sekadar kegiatan rutin tahunan.
Langkah ini sekaligus mendorong efisiensi anggaran negara, karena setiap rupiah yang dikeluarkan dapat diukur dampaknya terhadap peningkatan keamanan laut nasional.
2. Penyempurnaan Metodologi dan Tata Kelola Data
Kedua, Kemenko Polkam menyoroti pentingnya penyempurnaan metodologi IKLN, termasuk tata kelola data yang lebih terintegrasi, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selama ini, data keamanan laut masih tersebar di berbagai instansi, mulai dari TNI AL, Bakamla, Polairud, hingga kementerian teknis lainnya. Tanpa integrasi data, pengambilan keputusan strategis berpotensi tidak akurat.
3. Penguatan Pengawasan Terpadu di Wilayah Strategis
Ketiga, Kemenko Polkam menegaskan perlunya penguatan pengawasan terpadu, khususnya di wilayah ALKI dan choke point yang rawan terhadap berbagai ancaman, mulai dari:
- pelanggaran wilayah,
- kejahatan lintas negara,
- penyelundupan,
- illegal fishing,
- hingga potensi konflik geopolitik.
Pengawasan terpadu ini tidak hanya berbasis patroli fisik, tetapi juga memanfaatkan teknologi pemantauan, sistem informasi maritim, serta kerja sama intelijen antarinstansi.
Patroli Meningkat, Tapi Anggaran Masih Jadi Tantangan
Dalam diskusi terbuka, sejumlah kementerian dan lembaga melaporkan adanya peningkatan patroli dan operasi gabungan di wilayah perairan strategis. Namun demikian, mereka juga secara jujur mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan serius.
Keterbatasan tersebut berdampak langsung pada jumlah hari operasi di lapangan, ketersediaan alutsista, serta dukungan logistik. Oleh sebab itu, Kemenko Polkam menilai perlunya pendekatan pendanaan lintas sektor yang lebih inovatif dan berkelanjutan.
Peran Kemenko Polkam sebagai Orkestrator Kebijakan
Sebagai koordinator, Kemenko Polkam menempatkan diri sebagai orkestrator kebijakan, bukan pengambil alih kewenangan teknis. Pendekatan ini dinilai penting agar setiap kementerian dan lembaga tetap menjalankan fungsi sesuai mandat undang-undang, namun dalam kerangka strategis yang sama.
Dengan pendekatan tersebut, Kemenko Polkam mendorong:
- harmonisasi regulasi,
- integrasi perencanaan,
- sinkronisasi anggaran,
- serta kolaborasi operasional lintas sektor.
Keamanan Laut dan Arah Pembangunan Nasional
Penguatan keamanan laut nasional juga diposisikan sebagai enabler pembangunan nasional. Stabilitas maritim yang terjaga akan memberikan kepastian bagi:
- investasi sektor kelautan,
- industri perikanan,
- pelayaran dan logistik,
- serta perdagangan internasional.
Dengan kata lain, keamanan laut bukan hanya urusan aparat, melainkan fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang sebagaimana diarahkan dalam RPJMN 2025–2029.
Keamanan Laut Harus Terpadu dan Berkelanjutan
Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam menegaskan bahwa pengamanan laut nasional tidak bisa dilakukan secara sektoral, parsial, atau reaktif. Sebaliknya, diperlukan pendekatan terpadu, berbasis data, dan berorientasi hasil.
Dengan menjadikan Indeks Keamanan Laut Nasional sebagai acuan bersama, pemerintah berharap setiap kebijakan, program, dan operasi pengamanan laut dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan, demi menjaga kedaulatan NKRI di laut sekaligus mendukung kepentingan nasional Indonesia di tingkat global.***(SB)
SupersemarNewsTeam