SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA –
Forum Musyawarah Kubro NU yang akan digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, pada Ahad (21/12/2025) bukan sekadar pertemuan rutin para Mustasyar dan Masyaikh. Lebih dari itu, forum ini dinilai sebagai titik balik sejarah yang akan menentukan masa depan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di tengah konflik internal berkepanjangan.
Sejumlah pihak menilai, jika forum ini gagal menghasilkan keputusan islah, maka mandat Rais Aam berpotensi berada di ujung tanduk. Situasi ini memperlihatkan bahwa konflik di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia itu telah mencapai fase kritis dan tak lagi bisa ditunda penyelesaiannya.
KH Lutfi Hakim: Konflik PBNU Sudah Mengkhawatirkan
Wakil Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Lutfi Hakim, menilai konflik internal PBNU kini telah berada pada level yang membahayakan organisasi sekaligus stabilitas sosial, khususnya di Jakarta sebagai pusat dinamika politik dan keumatan.
Menurut KH Lutfi, Jakarta bukan hanya ibu kota negara, tetapi juga episentrum tarik-menarik kepentingan internal PBNU yang berpotensi meluas menjadi konflik horizontal apabila tidak segera disudahi.
“Konflik ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Jakarta harus tetap kondusif. Jika konflik PBNU terus berlanjut, dampaknya bukan hanya organisasi, tetapi juga beban sosial dan moral,” ujar KH Lutfi kepada SUPERSEMAR NEWS, Sabtu (20/12/2025).
Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa konflik PBNU telah melampaui persoalan struktural dan mulai menyentuh ruang publik, sebagaimana juga diberitakan dalam liputan konflik elite NU sebelumnya.
Forum Lirboyo Bukan Pertemuan Biasa
Lebih lanjut, KH Lutfi menegaskan bahwa Musyawarah Kubro NU di Lirboyo tidak bisa dipandang sebagai forum seremonial. Pertemuan tersebut menghadirkan para penjaga marwah NU, tokoh-tokoh sepuh yang selama ini berdiri di balik layar sejarah jam’iyyah.
Pesantren Lirboyo sendiri memiliki rekam jejak historis dalam melahirkan keputusan besar NU, sebagaimana juga dicatat dalam sejarah Pesantren Lirboyo sebagai salah satu pusat ulama Nusantara.
“Di sana berkumpul para kiai sepuh. Mereka memikul tanggung jawab sejarah untuk mengembalikan PBNU ke jalan islah,” tegas KH Lutfi.
Islah atau Jalan Buntu Organisasi
Dalam pandangan PWNU DKI Jakarta, seluruh ikhtiar islah NU yang digagas para Mustasyar dan Masyaikh harus didukung tanpa syarat. Sebab, NU bukan sekadar organisasi formal, melainkan penyangga etika sosial dan kebangsaan.
KH Lutfi mengingatkan, setiap detik konflik yang dibiarkan sama artinya dengan menggerus kredibilitas moral NU yang telah dirintis para muassis sejak 1926, sebagaimana termaktub dalam sejarah pendirian NU.
“NU bukan hanya organisasi. NU adalah etika sosial, rujukan moral, dan penjaga keutuhan bangsa,” ujarnya.
Ancaman Nyata: Mandat Rais Aam Bisa Dicabut
Namun demikian, optimisme KH Lutfi dibarengi dengan peringatan keras. Jika forum Lirboyo kembali diabaikan oleh PBNU, maka PWNU DKI Jakarta menyatakan siap melangkah lebih jauh.
Langkah tersebut mencakup kesiapan menjadi inisiator dan tuan rumah Muktamar Luar Biasa (MLB), sekaligus mendorong pencabutan mandat Rais Aam oleh Majelis Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) hasil Muktamar ke-34 NU di Lampung, yang juga pernah diulas dalam laporan Muktamar NU Lampung
Pernyataan ini menunjukkan bahwa forum Lirboyo menjadi batas akhir toleransi atas konflik yang terus berulang.
Dugaan Upaya Menggagalkan Musyawarah
Menariknya, KH Lutfi juga mengungkap adanya indikasi kuat upaya sistematis untuk menggagalkan Musyawarah Kubro di Lirboyo. Beberapa pihak disebut berusaha menghalangi kehadiran undangan, terutama dari unsur PWNU dan PCNU.
“Ada pihak-pihak yang tidak menginginkan islah. Bahkan ada indikasi menghambat kehadiran peserta. Tapi PWNU DKI Jakarta memastikan akan hadir,” tegasnya.
Fakta ini memperkuat dugaan bahwa konflik PBNU bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan telah berkembang menjadi pertarungan kepentingan kekuasaan di internal organisasi.
Empat Poin Sikap Sesepuh NU
Musyawarah Kubro NU di Lirboyo merupakan kelanjutan dari forum sesepuh NU sebelumnya di Pesantren Al-Falah Ploso dan Pesantren Tebuireng, yang telah menghasilkan empat poin pernyataan sikap penting.
Pertama, forum menilai bahwa proses pemakzulan Ketua Umum PBNU dinilai tidak sesuai AD/ART.
Kedua, forum mencermati adanya dugaan pelanggaran serius oleh Ketua Umum PBNU yang perlu diklarifikasi melalui mekanisme organisasi.
Ketiga, forum merekomendasikan agar rapat pleno penetapan PJ tidak dilakukan sebelum prosedur organisasi tuntas.
Keempat, forum menyerukan penahanan diri demi menjaga ketertiban dan mencegah eskalasi konflik.
Keempat poin ini menjadi landasan moral dan organisatoris bagi forum Lirboyo.
Lirboyo, Titik Penentu Arah NU
Surat undangan Musyawarah Kubro NU bernomor 058/A/AZM/P2L/XII/2025 tertanggal 17 Desember 2025, ditandatangani langsung oleh KH M Anwar Manshur dan KH Abdulloh Kafabihi Mahrus, menegaskan legitimasi forum ini secara keilmuan dan keorganisasian.
Di Lirboyo, para kiai sepuh akan kembali berbicara dengan bahasa moral yang mungkin tidak lantang, tetapi selalu menentukan arah sejarah NU.
Pertanyaannya kini, apakah suara itu akan didengar atau kembali diabaikan?
Ujian Terberat PBNU
Musyawarah Kubro NU di Lirboyo bukan sekadar agenda pesantren. Forum ini adalah ujian terberat PBNU dalam menjaga marwah organisasi, persatuan jamaah, dan tanggung jawab kebangsaan.
Jika PBNU memilih islah, NU berpeluang kembali ke khittah perjuangan. Namun jika konflik terus dipelihara, maka MLB dan pencabutan mandat Rais Aam bukan lagi wacana, melainkan keniscayaan organisatoris.
Lirboyo akan menjadi saksi: NU bangkit melalui islah, atau tenggelam dalam konflik internal yang melelahkan.***(SB)
SupersemarNewsTeam
