SUPERSEMAR NEWS – Pangkalpinang – Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) tiba di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk meninjau langsung berbagai persoalan pertambangan timah dan perkebunan kelapa sawit yang belakangan menjadi perhatian nasional.
Kunjungan ini berlangsung di Ruang Rapat Kejati Babel, Selasa (30/9/2025), dan dihadiri oleh Gubernur Hidayat Arsani, Forkopimda, serta sejumlah pejabat terkait.
Satgas PKH Fokus Perbaiki Sistem Pertimahan
Gubernur Hidayat Arsani menegaskan, kedatangan Satgas PKH bukan untuk melakukan razia, melainkan memperbaiki tata kelola industri timah agar lebih transparan dan berkeadilan bagi masyarakat.
“Satgas timah ini tidak melakukan razia seperti yang dibayangkan, melainkan datang untuk memperbaiki sistem pertimahan agar lebih baik lagi,” jelas Hidayat Arsani.
Menurutnya, langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyesuaikan harga timah agar sesuai dengan nilai pasar yang adil. Selain itu, pekerja lokal diharapkan bisa memperoleh kesempatan kerja di wilayah IUP timah resmi yang telah ditetapkan.
Kunjungan Satgas PKH ke Smelter Sitaan
Di sela kunjungan, Satgas PKH juga meninjau salah satu smelter timah hasil penyitaan dari proses penyidikan sebelumnya. Pemerintah Provinsi Babel berharap kedatangan tim ini dapat menciptakan tatanan pertambangan yang sesuai dengan regulasi nasional, termasuk menjamin pelaksanaan reklamasi tambang dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari ekspor hasil tambang.
Masalah Kelapa Sawit Juga Jadi Perhatian
Selain tambang, Satgas PKH juga menyoroti permasalahan perkebunan kelapa sawit di Babel. Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, menjelaskan bahwa dua isu besar yang dibahas mencakup pengelolaan sawit dan tata niaga timah.
“Masalah sawit sudah disepakati, untuk lahan di bawah 5 hektar akan dibantu, sementara lebih dari itu di luar kewenangan Satgas,” ujar Didit.
Ia juga menambahkan bahwa pembahasan selanjutnya akan menyoroti mekanisme harga timah, pembayaran, dan perubahan WPM menjadi IPL agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Harapan Pemerintah Babel
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berharap hasil kunjungan Satgas PKH ini dapat memperkuat tata kelola pertambangan dan perkebunan yang berkelanjutan, sejalan dengan visi nasional untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kehadiran Satgas PKH menjadi momentum penting untuk menertibkan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam agar lebih tertata, berizin, dan berorientasi pada pembangunan hijau di masa depan.
SupersemarNewsTeam
SanggaBuana
Sumber:Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sawit Indonesia
