(Foto: Dok. Sekretariat Presiden)
SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA – Tepat pada Senin, 20 Oktober 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi berusia satu tahun sejak pelantikan di Kompleks Parlemen, Jakarta, 20 Oktober 2024.
Namun di tengah capaian pembangunan dan program ekonomi yang gencar digaungkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis catatan kritis. Lembaga antikorupsi itu menilai bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi.
ICW Soroti Lemahnya Komitmen Antikorupsi
Dalam laporannya, ICW menyebut bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran masih mengabaikan prinsip integritas dan rekam jejak dalam penunjukan pejabat publik.
Menurut ICW, beberapa pejabat yang diangkat justru pernah terlibat atau disebut dalam kasus korupsi.
Lembaga tersebut menyebut, “satu tahun berjalan, belum ada langkah signifikan memperkuat sistem pencegahan korupsi. Yang terjadi justru penunjukan pejabat dengan catatan kelam.”
Laporan ini juga disorot berbagai media nasional seperti Kompas.com dan Tempo.co.
Enam Pejabat Kabinet yang Disorot ICW
ICW mencatat enam pejabat di Kabinet Merah Putih yang memiliki rekam jejak atau dugaan keterlibatan kasus korupsi, antara lain:
1. Edward Omar Sharif Hiariej (Wamenkumham)
Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini pernah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pada 2023.
KPK menuding adanya penerimaan Rp 8 miliar dari PT Citra Lampia Mandiri. Walau status hukumnya gugur lewat putusan PN Jakarta Selatan, ICW menilai penunjukan ulangnya sebagai pejabat publik mengabaikan etika pemerintahan bersih.
2. Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian)
Nama Airlangga Hartarto terseret dalam kasus ekspor CPO (Crude Palm Oil) tahun 2022. Ia disebut dipanggil Kejaksaan Agung pada Agustus 2024 untuk memberikan keterangan.
Kasus ini menjadi sorotan karena terkait kebijakan strategis yang berdampak pada harga minyak goreng di dalam negeri.
3. Yusril Ihza Mahendra (Menkumhamimipas)
Yusril Ihza Mahendra pernah menjadi tersangka Kejagung dalam kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) tahun 2010.
Meski penyidikannya dihentikan, ICW menilai kasus tersebut seharusnya menjadi pertimbangan etik sebelum Yusril diangkat kembali ke jabatan strategis.
4. Ario Bimo Nandito Ariotedjo (Dito Ariotedjo) – Menpora
Nama Dito Ariotedjo disebut dalam sidang kasus korupsi BTS 4G Kemenkominfo, dengan dugaan menerima Rp 27 miliar.
Meski Dito membantah, Presiden Prabowo akhirnya mencopotnya dalam reshuffle kabinet (8 September 2025).
5. Budi Gunawan (Menkopolkam)
Pada 2015, Budi Gunawan sempat menjadi tersangka KPK dalam kasus dugaan suap.
Dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, ia kembali menjabat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, sebelum akhirnya diberhentikan bersama Dito Ariotedjo.
6. Immanuel Ebenezer alias Noel (Wamenaker)
Immanuel Ebenezer ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Agustus 2025.
Ia diduga melakukan pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
Noel sebelumnya dikenal sebagai pendiri relawan Prabowo Mania 2024, dan kemudian dicopot pada 22 Agustus 2025.
Refleksi dan Kritik: Pemerintahan Abai terhadap Integritas
Menurut ICW, kasus-kasus tersebut mencerminkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran gagal menunjukkan ketegasan moral dan politik dalam menegakkan pemerintahan bersih.
Tanpa perombakan kabinet yang berorientasi pada integritas, praktik korupsi berpotensi berulang.
ICW mendesak agar pemerintah:
- Menguatkan independensi KPK agar bebas dari intervensi politik.
- Menyeleksi pejabat publik secara transparan berbasis rekam jejak integritas.
- Mereformasi birokrasi agar terbebas dari patronase politik.
Kesimpulan: Tantangan Nyata Pemberantasan Korupsi
Setahun pemerintahan Prabowo-Gibran menghadirkan tantangan besar di bidang tata kelola dan integritas pejabat negara.
Meskipun berbagai program ekonomi dan sosial telah dijalankan, pemberantasan korupsi belum menjadi prioritas utama.
ICW mengingatkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah tidak berarti bebas dari korupsi.
Langkah konkret memperkuat transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar pemerintahan tidak kehilangan kepercayaan publik.
Supersemar news team
Reporter: R/Rifay Marzuki
