SAMPIT, Supersemar News – Pembatalan kunjungan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni untuk meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyisakan kekecewaan bagi masyarakat pemerintah daerah. Selain batal meninjau lokasi kebakaran, Pemkab Kotim mengaku kesulitan menjalin komunikasi dengan tim protokoler menteri sejak kedatangan rombongan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kotim, Diana Setiawan, mengatakan pemerintah daerah sejak awal menyambut baik agenda kunjungan tersebut. Bahkan, berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari pengamanan, pengawalan hingga penentuan lokasi peninjauan karhutla.
Namun, rencana yang telah disusun itu berubah menjelang kedatangan menteri. Diana mengungkapkan, pihaknya menerima informasi bahwa agenda makan malam yang semula direncanakan di restoran awal dialihkan ke resto lainnya.
Pemkab Kotim kemudian berupaya mencari informasi sekaligus menjalin komunikasi dengan tim protokoler Kementerian Kehutanan untuk memastikan agenda selanjutnya. Akan tetapi, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
“Kita berusaha untuk berkomunikasi dengan protokoler, kenapa ada apa di situ. Tapi kita tidak ada kesempatan atau tidak punya link untuk berkomunikasi di situ. Jadi semuanya ya kita akhirnya menjadi menunggu, karena mau berkomunikasi dengan siapa, kita tidak ada diberi link sama sekali,” ungkap Diana.
Ia bahkan sempat menawarkan agar pemerintah daerah dapat menjemput atau menyambut langsung Menteri Kehutanan di hotel. Namun, melalui komunikasi antartim protokoler, pihaknya mendapat informasi bahwa menteri ingin beristirahat karena kelelahan dan pertemuan akan dilakukan di lokasi peninjauan pada pagi harinya.
Diana pun menyampaikan rencana tersebut kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pemerintah daerah tetap bersiap untuk mendampingi menteri meninjau lokasi karhutla sesuai agenda awal.
Namun, sekitar pukul 21.00, Diana menerima informasi bahwa agenda peninjauan di Kotim dibatalkan dan menteri akan langsung melanjutkan perjalanan ke Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat.
“Kami sangat menyesal sebenarnya. Harapan kami di awal, kita bisa berdiskusi bersama, mencari solusi seperti apa. Kemudian, apa yang diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi karhutla,” ujarnya.
Harapkan Dukungan Konkret Pemerintah Pusat
Menurut Diana, kunjungan tersebut sangat penting karena kondisi karhutla di Kotim masih membutuhkan penanganan serius, terutama di kawasan hutan dan lahan gambut yang sulit dijangkau.
Pemerintah daerah berharap dapat menyampaikan secara langsung berbagai kendala di lapangan sekaligus membahas kemungkinan dukungan sarana, prasarana, dan bantuan lain dari pemerintah pusat.
Ia juga menyoroti kebakaran di sejumlah kawasan hutan, termasuk wilayah yang berkaitan dengan penanganan penegakan hukum (Gakkum). Menurutnya, upaya pemadaman selama ini masih banyak mengandalkan pemerintah daerah bersama Forkopimda.
Diana mengakui terdapat lokasi yang penanganannya semakin sulit karena keterbatasan akses dan kondisi medan. Di beberapa titik, petugas harus berjalan kaki untuk mencapai lokasi kebakaran.
Ia mencontohkan perjuangan Wakil Bupati Kotim Irawati yang turun langsung ke lapangan dengan berjalan kaki sejauh beberapa kilometer untuk menjangkau lokasi kebakaran di seberang sungai.
Bahkan, kondisi petugas di lapangan disebut sangat memprihatinkan. Ketika persediaan air minum habis, sebagian petugas terpaksa menyaring air menggunakan pakaian sebelum diminum.
“Harapan kita Pak Menteri bisa melihat itu, ada perhatiannya ke situ. Tapi kembali lagi beliau mengubah jadwalnya dan harus ke Pangkalan Bun. Mungkin ada hal yang lebih urgen di Pangkalan Bun yang harus beliau kejar,” tuturnya.
Belum Bertemu dengan Tim Protokoler
Diana menegaskan, hingga agenda peninjauan di Kotim dibatalkan, pemerintah daerah belum berhasil bertemu langsung dengan Menteri Kehutanan maupun tim protokolernya.
Menurutnya, komunikasi yang terbatas membuat pemerintah daerah tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kondisi terkini karhutla dan kebutuhan penanganan secara langsung.
“Belum, belum. Kita memang tidak ada ketemu. Sampai hari ini kita dengan protokoler pun tidak ketemu, apalagi dengan beliau,” tegasnya.
Diana menyayangkan perubahan agenda tersebut karena pemerintah daerah telah menyiapkan seluruh kebutuhan pendampingan sesuai jadwal awal.
Ia berharap ke depan tetap ada kesempatan bagi Kotim untuk menyampaikan kondisi karhutla dan memperoleh dukungan pemerintah pusat, mengingat luasnya kebakaran serta beratnya tantangan pemadaman di lapangan.
Komentar