SUPERSEMAR NEWS – JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi terus berkembang signifikan. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan langkah tegas dengan menggeledah rumah milik Wakil DPRD Jawa Barat, Ono Surono, yang berlokasi di Kota Bandung.
Langkah penggeledahan ini menjadi bagian dari upaya intensif KPK dalam mengusut perkara dugaan suap dan praktik ijon proyek yang menyeret nama Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka utama.
Penggeledahan Masih Berlangsung
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut penyidikan yang tengah berjalan.
Menurutnya, tim penyidik turun langsung ke lokasi pada Rabu (1/4/2026) untuk mencari bukti tambahan yang relevan dengan perkara.
“Penggeledahan ini bagian dari pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi,” ujar Budi.
Selain itu, ia menambahkan bahwa proses penggeledahan masih berlangsung saat pernyataan disampaikan kepada media. Oleh karena itu, KPK belum membeberkan secara rinci barang bukti apa saja yang telah diamankan dari lokasi tersebut.
Mengurai Kasus Ijon Proyek
Kasus yang tengah ditangani KPK ini berkaitan dengan praktik “ijon proyek”, sebuah modus korupsi yang kerap terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dalam praktiknya, ijon proyek merujuk pada pemberian sejumlah uang dari pihak swasta kepada pejabat sebelum proyek resmi berjalan. Tujuannya adalah untuk “mengamankan” proyek yang akan dikerjakan di masa depan.
Dalam perkara ini, Ade Kuswara Kunang diduga menerima uang dengan total mencapai Rp14,2 miliar. Rinciannya:
- Rp9,5 miliar berasal dari praktik ijon proyek sejak Desember 2024 hingga Desember 2025
- Sisanya berasal dari penerimaan lain yang masih didalami penyidik
Dengan demikian, kasus ini menunjukkan adanya dugaan sistematis dalam praktik korupsi yang melibatkan berbagai pihak.
Peran Pihak Lain dalam Kasus
Tidak hanya Ade Kuswara, KPK juga menetapkan dua tersangka lain dalam perkara ini, yaitu:
- Kepala Desa Sukadami (ayah dari Bupati Bekasi)
- Sarjani sebagai pihak swasta
Keterlibatan beberapa pihak ini mengindikasikan adanya jaringan yang lebih luas dalam praktik korupsi tersebut. Oleh sebab itu, KPK terus menelusuri kemungkinan aliran dana ke pihak lain, termasuk aktor politik di tingkat provinsi.
Nama Ono Surono dalam Pusaran Kasus
Nama Ono Surono bukan pertama kali muncul dalam penyidikan kasus ini. Sebelumnya, ia telah dipanggil KPK sebagai saksi pada Januari 2026.
Dalam pemeriksaan tersebut, Ono mengakui bahwa penyidik mendalami sejumlah hal, termasuk dugaan aliran dana.
“Ada beberapa yang ditanyakan, termasuk soal aliran uang,” kata Ono kepada wartawan.
Namun demikian, ia tidak menjelaskan secara rinci materi pemeriksaan yang diterimanya.
Lebih lanjut, Ono menegaskan bahwa penyidik juga menyoroti kapasitasnya sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Barat, bukan hanya sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Barat.
Analisis: Mengapa Penggeledahan Ini Penting?
Penggeledahan rumah seorang pejabat daerah seperti Ono Surono bukanlah langkah biasa. Hal ini menunjukkan bahwa KPK melihat adanya urgensi dan indikasi kuat keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik.
Secara investigatif, langkah ini memiliki beberapa tujuan utama:
- Mengamankan Barang Bukti
Dokumen, perangkat elektronik, atau catatan transaksi dapat menjadi kunci pembuktian. - Menelusuri Aliran Dana
KPK berupaya memastikan apakah ada aliran uang yang mengarah ke pihak lain. - Menguatkan Konstruksi Perkara
Penggeledahan membantu memperkuat hubungan antar tersangka dalam kasus.
Dengan kata lain, penggeledahan ini bisa menjadi titik krusial dalam pengembangan kasus korupsi di Bekasi.
Dampak Politik dan Publik
Kasus ini juga berpotensi menimbulkan dampak politik yang cukup besar, mengingat:
- Melibatkan pejabat aktif dan tokoh partai
- Berkaitan dengan proyek pemerintah daerah
- Menyentuh struktur politik di tingkat kabupaten hingga provinsi
Di sisi lain, publik semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pejabat negara. Oleh karena itu, langkah KPK dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat.
Komitmen KPK Berantas Korupsi
KPK menegaskan akan terus mengembangkan perkara ini secara profesional dan transparan. Setiap pihak yang diduga terlibat akan dimintai keterangan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Lebih jauh, KPK juga membuka kemungkinan adanya tersangka baru jika ditemukan bukti yang cukup.
Kasus Masih Berkembang
Hingga saat ini, proses penggeledahan masih berlangsung dan KPK belum mengumumkan hasil resmi terkait temuan di lapangan.
Namun demikian, perkembangan ini menegaskan bahwa penyidikan kasus korupsi Bekasi masih jauh dari selesai. Publik pun diminta menunggu hasil resmi dari KPK dalam waktu dekat.***(SB)
SupersemarNewsTeam
